shadow

FPTB DESAK KEJARI TUNTASKAN KASUS

Jajaran Kepolisian Resort (Polres) Blora siap mengamankan jalannya unjuk rasa damai berupa orasi dan Audensi di kantor Kejaksaan Negerii Blora Pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 pukul 09.30 Wib bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Blora  Jl. A Yani No. 22 Blora telah dilaksanakan unjuk rasa damai berupa orasi Di pintu masuk kantor Kejaksaan Negeri Blora dilanjutkan Audensi dengan Kejaksaan Negeri Blora dengan tuntutan mendesak penuntasan penanganan kasus dan pengaduan oleh Forum Penggerak Transparansi Blora (FPTB ) dengan Ketua Sdr. Rudy Eko Haryanto yang diikuti ± 15 orang.DSC_0048Orasi mereka berlangsung singkat, Di halaman Kejaksaan Negeri Blora, kemudian mereka di izinkan masuk ke kantor Kejaksaan Negaeri Blora untuk melakukan audiensi dan langsung disambut Kajari Blora Yulitaria, SH, MH. , Kasi Pidsus Ahmad Sofyan., Kasi Intel Dawid Supriyanto, SH. , Kasubagbin Andie Saputra, SH. , Kasi Datun Perdata dan Tata Usaha Negara  Ade Nandar Silitonga, SH.dan KaKesbangpol Blora Bp. Anang.DSC_0065Koordinator Aksi LSM FPTB, Rudy Eko Haryanto dalam orasinya meminta pihak LSM FPTB untuk Segera tuntaskan semua pengaduan masyarakat yang tidak jelas penyelesaianya segala kasus-kasus yang selama ini hanya mengendap, jangan korbankan yang kecil kecil saja, seret dan penjarakan bos-bosnya dan usut segera antara lain:

Pungutan dalam pelaksanaan PRONA ( Proyek Operasi Nasional Agraria ), Alih fungsi aset Pemda, Penyimpangan pelaksanaan dana Desa, Pelaksanaan PPID.Dari audensi tersebut. Kajari Blora menjawab, Masalah Prona dan alih fungsi Aset Pemda berjanji akan menindak lanjuti dengan adanya laporan yang resmi dan bukti - bukti yang kuat. Pihak Kajari Blora tidak akan menanggapi laporan-laporan yang bersifat hanya isu tanpa di dukung dengan alat bukti dan fakta-fakta yang menguatkan. Kejaksaan negeri mempunyai visi utama mengembalikan uang Negara yang di selewengkan dengan jangka waktu 60 hari, jika tidak bisa mengembalikan uang Negara Kejaksaan negeri baru menggunakan kewenangannya sebagai penegak hukum dengan melakukan pemeriksaan bahkan jika terbukti bersalah akan di lakukan penahanan. Masalah dana Desa Kejaksaan sdh membentuk tim P4D ( Pengawal Pengaman Pendamping Pembangunan Desa ) yg di ketuai Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blora. Kejaksaan Negeri Blora mememinta waktu karena keterbatasan SDM yang dimiliki serta banyaknya laporan dan aduan dari masyarakat. Sekitar pukul.10.50 wib audiensi selesai. Situasi kondusif anggota LSM yang mengikuti audiensi membubarkan diri dengan tertib.